* Mengeruk Material di Kawasan Konservasi

KORANCERDAS.COM, BANDA ACEH – Kepolisian Daerah (Polda) Aceh fokus untuk memberantas mafia atau perusak hutan melalui kegiatan-kegiatan pertambangan ilegal yang selama ini dilakukan di kawasan sungai atau hutan konservasi di Aceh. Terkait dengan hal itu, ada lima tersangka yang ditangkap personel Dit Reskrimsus Polda Aceh Senin (7/5/2018) di Aceh Tengah. Setelah diciduk, kelima pelaku langsung diboyong ke Banda Aceh untuk penyidikan lebih lanjut.

Catatan Korancerdas.com, sejak Januari 2018, Dit Rerkrimsus Polda Aceh setidaknya telah menangani sejumlah kasus illegal mining (penambangan ilegal) dari beberapa kabupaten/kota di Aceh. Ada yang pertambangan emas ilegal, ada pula galian C ilegal. Kasus-kasus itu merupakan kasus yang terjadi di Kabupaten Pidie dan Aceh Barat.

Baru-baru ini, Polda Aceh kembali membongkar kasus yang sama, yaitu galian C ilegal yang dilakukan oleh sejumlah orang yang bernaung di bawah dua Perseroan Terbatas (PT) di Aceh Tengah. Aksi illegal mining tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2016 dan selama ini dilakukan di hutan konservasi, tepatnya di Sungai Sampe Dalam, Kecamatan Linge, Aceh Tengah. Kelima tersangka dalam kasus ini, ditangkap personel Dit Reskrimsus Polda Aceh Senin (7/5) di Aceh Tengah, setelah terciduk, kelima pelaku langsung diboyong ke Banda Aceh untuk penyidikan lebih lanjut.
Informasi itu disampaikan Dir Reskrimsus Polda Aceh, Kombes Pol Erwin Zadma didampingi Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Misbahul Munauwar dalam konferensi pers di Mapolda Aceh, Rabu (9/5). “Setelah dilakukan penyelidikan, kita langsung tahan lima tersangka dalam kasus ini. Kita baru menahan tersangka dua hari lalu,” kata Kombes Pol Erwin Zadma.
Adapun kelima tersangka adalah ES, F, A, Fg, dan M. Menurut Erwin, kelima tersangka bekerja di bawah PT Cipuga dan Nindya Karya. Dalam pengerukan material galian C itu, kerja sama operasional (KSO) antara PT Nindya Karya dan PT Cipuga, namun kerja sama kedua PT itu tetap tidak mendapatkan izin untuk mengambil material galian C di kawasan konservasi di Aceh Tengah tersebut. “Jadi, ini adalah kerja sama operasional antara PT Nindya Karya dan Cipuga. Namanya PT Nindia Cipuga KSO, kerja sama operasionalnya. Di mana dalam pelaksanaannya mereka tidak mendapatkan izin,” katanya.

Penanganan kasus galian C ilegal itu, lanjut Erwin Zadma, sudah dilakukan pihaknya sejak April lalu, Polda Aceh secara persuasif juga telah memanggil kelima tersangka sebanyak dua kali, namun mereka hampir tak pernah memenuhi undangan polisi tersebut.
Akhirnya, polisi mengambil sikap untuk menahan kelima tersangka pada Senin lalu di Aceh Tengah. “Kenapa terlambat kita tahan, karena yang bersangkutan ini sudah dipanggil bahkan sampai dua kali itu hampir nggak datang, akhirnya kita lakukan penahanan kepada yang bersangkutan,” kata Erwin.
Di antara para pelaku yang ditahan lanjut Erwin, satu orang berinisial F diketahui adalah penanggung jawab dari PT Cipuga, sedangkan ES, A, Fg, M merupakan pekerja dari PT Nindya Karya, mulai dari ketua proyek serta ketua komite perusahaan.

Erwin menegaskan, kelima tersangka ditahan karena dianggap telah melanggar Undang-Undang Minerba dan Lingkungan karena melakukan praktik galian C ilegal di kawasan hutan konservasi tanpa izin. “Kalau di kawasan begitu ya sudah melanggar undang-undang,” katanya.
Selain menangkap lima tersangka tersebut, polisi juga mengamankan barang bukti yang disita dari lokasi galian C. Adapun barang bukti adalah, 10 truk Fuso, dua ekskavator, dan dua buldozer. Saat ini, semua barang bukti tersebut sudah diamankan di Mapolda Aceh, menurut Erwin, masih ada barang bukti yang saat ini belum bisa dibawa ke Banda Aceh. Dalam konferensi pers Rabu (9/5), polisi juga memperlihatkan semua barang bukti tersebut kepada awak media di halaman belakang Mapolda Aceh.

Proyek multiyears
Dalam konferensi pers dua hari lalu, Dir Reskrimsus Polda Aceh, Kombes Pol Erwin Zadma mengakui, pengerukan material galian C yang dilakukan oleh kedua PT itu untuk keperluan proyek bertahun jamak (multiyears), yaitu pembuatan jalan di kawasan Aceh Tengah yang menurut Erwin menelan biaya mencapai Rp 315 miliar.
Proyek jalan tersebut dilakukan di luar kawasan konservasi, namun material galian C yang diambil dari kawasan konservasi, dan perusahaan tersebut tidak mendapatkan izin sama sekali.
“Kegiatan ini multiyears untuk membuat jalan di Aceh Tengah, (anggarannya) sebesar Rp 315 miliar, ini masih berlangsung, rencana sampe 2018. Katanya untuk pengerasan jalan, sudah dikeraskan, sudah setengah jalan, 60 persen,” kata Erwin.

Namun, untuk bagian ini, Erwin tak menjelaskan secara detail proyek multiyears atau proyek jalan mana dimaksud. Ditanya apakah ada keterlibatan oknum-oknum pejabat atau anggota dewan di dalamnya, Erwin juga tak menjawab rinci. “Kita belum tahu, yang jelas dalam penanganan kasus ini kita tidak tanya ini siapa, kita lakukan penyelidikan dan penyidikan terus,” kata Erwin.

Selain telah menangkap lima tersangka, lanjutnya, dalam kasua ini Polda Aceh juga telah memeriksa 29 saksi yang ditengarai sebagai pekerja dalam proyek pengerukan materail galian C tersebut. Polisi juga sedang mengumpulkan saksi ahli, baik dari kehutanan, pertambangan, dan ahli pidana. “Kita tidak berhenti di sini, akan terus kita lakukan penyidikan. Kita masih melakukan upaya, karena ini masih pengembangan. Dan, kemungkinan besar masih ada tersangka baru terhadap kegiatan yang kita sidik sekarang ini,” pungkas Kombes Pol Erwin Zadma.(***)